Nikaragua memaksa 1.500 gereja dan kelompok masyarakat sipil tutup

Nikaragua memaksa 1.500 gereja dan kelompok masyarakat sipil tutup

Nikaragua telah mencabut pendaftaran 1.500 organisasi nirlaba, yang merupakan tindakan terbaru dalam tindakan keras selama bertahun-tahun di negara kecil di Amerika Tengah tersebut.

Organisasi-organisasi tersebut, yang mencakup ratusan kelompok agama, dituduh tidak melaporkan laporan keuangan mereka untuk jangka waktu antara satu hingga 35 tahun, menurut pemberitahuan yang diterbitkan Senin di surat kabar pemerintah, La Gaceta.

Beberapa asosiasi yang secara efektif ditutup oleh pengumuman tersebut adalah asosiasi yang berorientasi pada olahraga, yang menjadi tuan rumah tim bola basket, tenis, dan sepak bola. Ada kelompok kesehatan, hak-hak perempuan, hak-hak LGBTQ, asosiasi hukum dan klub veteran. Lebih dari 400 kelompok tersebut adalah organisasi yang terikat dengan agama, sebagian besar adalah Kristen.

CNN telah menghubungi Komisi Vatikan dan Kepausan untuk Amerika Latin untuk memberikan komentar.3

Nikaragua memaksa 1.500 gereja dan kelompok masyarakat sipil tutup

Awal bulan ini, Nikaragua membatalkan status hukum Caritas Keuskupan Matagalpa karena dugaan alasan birokrasi. Menurut Vatican News. Keuskupan tersebut dipimpin oleh Uskup Rolando Alvarez, seorang kritikus vokal terhadap pemerintah yang tinggal di pengasingan setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan termasuk konspirasi dan pengkhianatan.

Kebebasan sipil di Nikaragua telah menyusut secara dramatis di bawah kepemimpinan Presiden otoriter Daniel Ortega, yang mengklaim masa jabatan kelima pada tahun 2021.
Dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintahannya telah menangkap sejumlah kandidat presiden dari pihak oposisi. Jurnalis, dan aktivis hak asasi manusia berdasarkan undang-undang keamanan nasional yang tidak jelas. CNN en Español terpaksa tidak mengudara di Nikaragua pada tahun 2022.

Protes anti-rezim yang meluas pada tahun 2018 juga ditanggapi dengan kekerasan yang brutal. Dimana pasukan keamanan Nikaragua membunuh ratusan orang, melukai ribuan orang dan menahan banyak orang secara sewenang-wenang. Menurut Human Rights Watch. Puluhan ribu warga Nikaragua telah meninggalkan negaranya.

Pada bulan Juni, PBB menyatakan “keprihatinan besar” atas situasi hak asasi manusia di Nikaragua. Setidaknya 35 orang telah ditangkap sejak Maret sebagai bagian dari “tindakan keras terhadap ruang sipil,” kata Nada al-Nashif. Wakil Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.