Jerman membuat marah negara-negara tetangganya di Eropa karena memperketat migrasi
Jerman membuat marah negara-negara tetangganya di Eropa karena memperketat migrasi di sepanjang perbatasan darat
Jerman telah memulai kontrol baru di seluruh perbatasan daratnya sebagai bagian dari tindakan keras terhadap migrasi. Menerapkan pembatasan pada wilayah pergerakan bebas yang luas yang dikenal sebagai Zona Schengen dan memicu kemarahan di antara negara-negara tetangganya di Eropa.
Mulai Senin, selain kontrol perbatasan yang sudah ada dengan Austria, Swiss, Republik Ceko, dan Polandia, Jerman kini juga akan memiliki kontrol perbatasan internal dengan Prancis, Luksemburg, Belanda, Belgia, dan Denmark.
Berlin akan memiliki kekuatan untuk menolak orang di semua perbatasan darat, demikian pernyataan Kementerian Dalam Negeri. Aturan baru ini awalnya akan berlaku selama enam bulan.
Langkah ini menandai sejauh mana kemajuan Jerman dalam beberapa tahun terakhir dalam masalah migrasi.
Pemerintah Jerman di bawah Angela Merkel menyambut lebih dari satu juta pendatang baru selama krisis migran tahun 2015-2016. Namun kini mengikuti negara-negara Eropa lainnya dalam memperketat peraturan karena menghadapi meningkatnya oposisi sayap kanan.
Jerman membuat marah negara-negara tetangganya di Eropa karena memperketat migrasi
Hal ini terjadi setelah Jerman pada hari Jumat mencapai kesepakatan migrasi terkendali dengan Kenya. Yang akan membuat Berlin membuka pintunya bagi pekerja Kenya yang terampil dan semi-terampil.
Saat mengumumkan perubahan tersebut, Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser mengatakan bahwa Jerman “memperkuat keamanan dalam negeri melalui tindakan nyata” dan melanjutkan “sikap kerasnya terhadap migrasi tidak teratur.”
Dia mengisyaratkan langkah tersebut bertujuan untuk melindungi warga Jerman dari bahaya yang ditimbulkan oleh terorisme Islam serta kejahatan lintas batas yang serius.
Langkah ini telah menguji kesatuan blok Eropa dan menuai kritik dari negara-negara tetangga Jerman.
Jerman adalah bagian dari wilayah bebas perbatasan Schengen. Berdasarkan aturan Uni Eropa. Negara-negara anggota memiliki kemampuan untuk menerapkan kembali kontrol perbatasan di perbatasan internal untuk sementara jika terjadi ancaman serius terhadap kebijakan publik atau keamanan dalam negeri. Namun, hal ini harus diterapkan sebagai upaya terakhir.
Perdana Menteri Polandia Donald Tusk mengatakan bahwa penerapan kontrol yang lebih ketat di perbatasan darat tidak dapat diterima oleh Polandia. Dan menambahkan bahwa Warsawa akan meminta pembicaraan mendesak dengan semua negara yang terkena dampak. Baik Yunani maupun Austria telah memperingatkan bahwa mereka tidak akan menerima migran yang ditolak oleh Jerman.
Di wilayah terdekat, Dewan Migrasi Jerman memperingatkan bahwa rencana tersebut berisiko melanggar hukum UE.