Perdana menteri Jepang berikutnya bisa menjadi pemimpin perempuan pertama
Perdana menteri Jepang berikutnya bisa menjadi pemimpin perempuan pertama
Partai yang berkuasa di Jepang akan memilih pemimpin barunya pada hari Jumat, dan pemenangnya akan menjadi perdana menteri negara berikutnya.
Dari sembilan kandidat yang tercatat, tiga kandidat terdepan bersaing ketat dan kemungkinan besar akan berakhir pada pemungutan suara putaran kedua.
Pemenangnya akan memimpin negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia pada saat biaya hidup meningkat, yang diperburuk oleh melemahnya yen dan tingginya inflasi, karena Jepang menghadapi tantangan keamanan yang semakin besar di kawasan tersebut dan perselisihan dengan negara tetangganya termasuk Tiongkok.
Di antara tokoh favorit yang bersaing untuk memimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) yang sudah lama berkuasa dan dilanda skandal adalah Sanae Takaichi, menteri keamanan ekonomi konservatif yang bisa menjadi perdana menteri wanita pertama di negara itu; Shinjiro Koizumi, seorang peselancar muda karismatik yang berasal dari dinasti politik populer; dan mantan menteri pertahanan Shigeru Ishiba, yang sedang dalam upaya kelima dan terakhirnya untuk menduduki jabatan puncak.
Perdana menteri Jepang berikutnya bisa menjadi pemimpin perempuan pertama
LDP yang konservatif telah memerintah Jepang hampir terus menerus sejak partai tersebut didirikan pada tahun 1955. Karena mayoritasnya di majelis rendah, kandidat yang dipilih LDP akan disetujui oleh parlemen Jepang, Diet, ketika mereka bersidang pada bulan Oktober.
Pemilihan umum dijadwalkan diadakan tahun depan, namun kandidat yang menang dapat memilih untuk mengadakan pemilihan umum sebelum tanggal tersebut. Beberapa laporan menyatakan hal ini bisa terjadi bahkan sebelum pemilihan presiden AS pada bulan November.
Perdana Menteri Fumio Kishida tidak ikut dalam pencalonan setelah pengumuman mengejutkannya bulan lalu bahwa ia akan mundur menyusul serangkaian skandal politik yang memicu seruan agar dia mengundurkan diri.
Pemenangnya akan bertugas memperbaiki citra LDP menjelang pemilu tersebut.
Partai yang berkuasa dalam beberapa bulan terakhir terlibat dalam salah satu skandal politik terbesar di Jepang dalam beberapa dekade.
Dua dari faksi paling berpengaruh di LDP dituduh gagal melaporkan pendapatan dan pengeluaran mereka dengan benar dan. Dalam beberapa kasus, diduga mengalihkan dana politik ke anggota parlemen sebagai imbalan.
Skandal seputar beberapa pejabat tinggi juga tidak membantu. Dan beberapa di antaranya dituduh terlibat dalam pelanggaran undang-undang pemilu atau komentar ofensif terhadap kelompok minoritas di masa lalu.
Kishida telah mencoba untuk mengatasi dampak buruk tersebut, dengan mengganti beberapa menteri kabinet tahun lalu dan menghapuskan faksi partainya sendiri.