Gedung Putih mengkritik Partai Republik atas penyediaan dana

Gedung Putih mengkritik Partai Republik atas penyediaan dana . =

Gedung Putih di hari Minggu serang anggota Konferensi dari Partai Republik karena menggerakkan ketetapan dalam perancangan undang-undang permodalan pemerintahan yang batasi bendera yang mana bisa dikibarkan di atas kedutaan besar AS. Yang dengan efisien larang bendera LGBTQ.

“Presiden Biden percaya tidak patut salah gunakan proses yang terpenting untuk jaga pemerintahan masih tetap terbuka dengan masukkan peraturan yang menarget LGBTQI Amerika,” kata jubir Gedung Putih pada sebuah pengakuan.

“Walaupun ini tidak berpengaruh pada kekuatan anggota komune LGBTQI untuk layani dengan terbuka di kedutaan kami atau untuk rayakan Pride. Pemerintahan sudah melawan ditempatkannya peraturan ini dan kami terus akan bekerja dengan anggota Konferensi untuk cari kesempatan. untuk mengambilnya,” kata jubir tersebut.

Kritikan Gedung Putih disampaikan oleh Bloomberg di hari Sabtu.

Perlakuan ini cuma meluluskan bendera tertentu untuk dikibarkan di kedutaan besar AS. Termasuk bendera AS, bendera Dinas Luar Negeri AS, bendera POW/MIA, bendera Tawanan dan Tahanan yang Salah. Bendera negara sisi, “wilayah kepulauan” atau DC, bendera pemerintahan suku India.  Bendera sah sesuatu instansi AS, dan bendera kedaulatan negara lain.

Gedung Putih mengkritik Partai Republik atas penyediaan dana

Ketetapan itu, yang dirundingkan oleh beberapa apropriator konferensi. Tidak meliputi limitasi bahasa apa yang bisa dikibarkan pada tempat lain di halaman kedutaan atau di dalam kantor.

“Ketetapan bendera terus akan memungkinkannya bendera kebanggaan untuk datang hampir di semua kasus di kedutaan. Terkecuali dikibarkan *di atas* sisi luar gedung. Ini tidak batasi bendera di, di muka, dalam, di ruangan kerja, dan lain-lain,” kata jubir Kampanye Hak Asasi Manusia Brandon Wolf pada sebuah pengakuan yang di-publish di X.

Wolf menjelaskan ketetapan itu adalah “perputaran” dari Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson. Yang disebut “benar-benar ingin menentramkan pangkalan yang agendanya adalah musibah yang tidak main-main.”

Jubir Gedung Putih menambah jika peraturan itu “sukses” saat menghambat lebih dari 50 ketetapan peraturan yang lain menarget komune LGBTQ yang ingin ditempatkan oleh Partai Republik ke undang-undang itu.

“Presiden Biden memiliki komitmen untuk perjuangkan kesetaraan LGBTQI di luar dan dalam negeri.” Kata jubir itu.